BANDUNG. Hadirnya sejumlah fitur dalam program aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) yang bertujuan untuk menyajikan data, dan informasi terkait penyebaran dan pencegahan covid-19 dinilai belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat khususnya di daerah pedesaan.
Berbeda dengan masyarakat di perkotaan, terbatasnya akses informasi dan sarana pendukung menjadi salah satu penyebab, program Pikobar tidak dapat dijangkau oleh masyarakat di pedesaan.
Oleh karena permasalahan mengenai pemerataan sosialisasi program Pikobar harus menjadi perhatian serius Pemprov Jabar.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto saat dihubungi belum lama ini.
Selain itu permasalahan mengenai akurasi data pada aplikasi tersebut harus menjadi perhatian, dari jumlah angka sebaran kasus aktif, pasien sembuh, pasien meninggal, dan data lainnya.
“Pemprov harus berpikir ulang mengenai program Pikobar, evaluasi mengenai ketepatan update penyebaran angka pasien, berapa angka sebenarnya”ucap Bambang.
“Evaluasi besar harus dilakukan seperi pada angka kematian harus dievaluasi akurasinya, pasien terpapar, dan sembuh. Beberapa waktu kebelakang, angka kematian ini naik hampir tiap hari ada yang meninggal di tiap desa”imbuhnya.
Lebih lanjut pihaknya pun menyoroti terkait, kapasitas rumah sakit dalam menampung pasien baik yang terpapar covid-19 maupun pasien non-covid. Bambang menekankan, bahwa penanganan pasien jangan hanya terfokus pada penganan pasien terpapar covid-19, pasien non covid pun harus mendapatkan penanganganan.
“Kesiapan rumah sakit dalam menampung pasien baik untuk pasien covid dan non covid, penanganan pasien non covid-19 pun jangan dibiarkan,” tandasnya.
