NARASIJABAR — Pemerintaah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kini tengah berencana melakukan pemetaan kepada seluruh non ASN atau tenaga honorer di lingkungan kerjanya.
Hal tersebut diketahui sebagai bentuk menyikapi rencana pemerintah pusat dalam menghapus seluruh pegawai Non ASN atau Honorer pada tahun 2023 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil KEtua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menjelaskan bahwa Pemprov Jabar harus segera melakukan pemetaan kepada seluruh tenaga Non ASN atau honorer di lingkungan kerja Pemprov Jabar.
Baca Juga: Pemprov Jabar Berkali-kali Dapat WTP, BPK Masih Catat Beberapa Temuan
“Jadi ini harus kerja dengan amat keras (Pemprov Jabar), dan waktunya itu harus sekarang, karena anggaran untuk PPPK kan itu ada di APBD Provinsi Jabar. Jadi kalau misalnya saat ini masih memetakan, ya terus terang nanti anggarannya tidak ada,” jelas Abdul Hadi saat dikonfirmasi, Kamis (16/6).
Selain itu, Hadi menjelaskan bahwa langkah yang harus sesegera mungkin dilakukan oleh Pemprov Jabar terkait menyikapi hak ini, yakni harus segera melakukan pemetaan dan diintegrasikan dengan data anggaran dan dialokasikan untuk formasi PPPK.
