Hadiri Dialog Kebhinekaan, Dedi Mulyadi: Fokus pada Keadilan, Bukan Hanya Kebhinekaan 

  • Bagikan

NARASI JABAR – Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menyoroti pentingnya keadilan dalam konteks kebhinekaan.

Dalam acara Dialog Kebhinekaan yang digelar di Kota Bandung pada Kamis, 19 September 2024, KDM menegaskan bahwa dialog mengenai kebhinekaan memang penting, namun tidak cukup. Ia menekankan perlunya memprioritaskan dialog tentang keadilan bagi seluruh rakyat.

Dedi Mulyadi menilai bahwa saat ini masyarakat cenderung terlalu fokus pada isu kebhinekaan tanpa menyelesaikan masalah keadilan ekonomi yang mendasar.

Baca Juga:  Almaida Putra Berharap Seluruh Warga Bisa Memahami dan Implementasikan Amanat dari Presiden

Ia memberi contoh bahwa kelompok minoritas, meskipun terkadang dianggap terpinggirkan, seringkali memegang peranan penting dalam perekonomian.

“Kelompok minoritas ini juga memiliki perusahaan, toko, atau mesin produksi, dan mereka juga membayar pajak kepada negara,” jelasnya.

Menurut KDM, negara perlu lebih transparan dalam menjelaskan sumber-sumber pajak dan penggunaannya kepada masyarakat. Ia mengusulkan agar pemerintah memperlihatkan bagaimana pajak dari pengusaha-pengusaha tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur di desa-desa dan kampung-kampung.

Baca Juga:  Disambut Meriah Warga di Pasar Kaget Baleendah, Ono Surono dan Preman Pensiun Serap Aspirasi

Dengan begitu, menurutnya masyarakat akan menyadari bahwa mereka juga mendapatkan manfaat dari kontribusi kelompok minoritas, terlepas dari perbedaan agama atau etnis.

“Ketika kampung mereka dibangun dengan pajak yang dibayar oleh pengusaha yang kebetulan agamanya berbeda, masyarakat akan lebih menghargai kontribusi mereka,” ujar Dedi.

Hal ini, menurutnya, dapat menjadi cara efektif untuk mendekatkan masyarakat dengan kelompok minoritas yang seringkali menjadi penopang ekonomi daerah.

Baca Juga:  Hardiknas, Almaida Putra: Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan

Dedi juga menegaskan bahwa transparansi aliran pajak harus lebih ditingkatkan.

“Kita harus bisa menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan oleh pengusaha ini digunakan untuk pembangunan di wilayah tertentu. Jika perlu, ajak mereka secara resmi untuk melihat hasil kontribusi mereka,” tutup Dedi.***

  • Bagikan