NARASI JABAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Kominfo membantah tudingan dugaan adanya pemaksaan berkurban bagi ASN di lingkungan Pemkab Bandung.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha mengatakan Pemkab Bandung tidak pernah memaksa dan mewajibkan ASN di lingkungan Pemkab Bandung untuk berkurban.
Dijelaskan Yosep, bahwa Baznas Kabupaten Bandung sebelumnya menyampaikan surat penawaran penitipan hewan kurban kepada Pemkab Bandung. Isi surat tersebut yakni Baznas memfasilitasi jika ada ASN Pemkab Bandung yang ingin menitipkan uang atau hewan kurban untuk disalurkan kepada masyarakat.
“Ini sifatnya tidak mengikat. Siapa saja yang berkenan menitipkan biaya untuk kurban, Baznas menyediakan pelayanan pengelolaan hingga pendistribusiannya ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi tidak ada pemaksaan,” ungkap Yosep, Minggu (16/6/2024).
Yosep menegaskan bahwa penawaran dari Baznas tersebut bersifat sukarela.
Hanya untuk memfasilitasi bagi pegawai yang akan berkurban atau menitipkan uang untuk berkurban.
“Bagi pegawai yang tidak akan berkurban atau sudah merencanakan kurban secara pribadi tidak menjadi masalah. Namanya juga ibadah, tentu tidak boleh ada keterpaksaan,” kata Yosep.
Terlebih, hukum melaksanakan ibadah kurban adalah Sunnah muakad atau Sunnah yang dianjurkan bagi yang memiliki kemampuan. Bagi yang tidak mampu, tidak harus berkurban.
Selain itu, lanjut Yosep, jika memang berniat akan berkurban juga tidak harus menunggu perintah atau surat edaran. Ibadah kurban itu hubungannya dengan Allah SWT, bukan dengan atasan di lingkungan kerja.
“Momen ibadah kurban adalah momentum untuk menumbuhkan spirit berbagi dengan sesama manusia. Tentu harus ada keihklasan dan kesadaran pribadi. Ini hanya persoalan komunikasi yang kurang pas,” kata Yosep.
Kepala Diskominfo menambahkan Pemkab Bandung hanya berupaya menyampaikan niat baik dengan mengajak dan menumbuhkan kesadaran semangat berbagi kepada sesama bagi kalangan ASN dan pegawai di lingkungan Pemkab Bandung.
“Di momen kurban ini sejatinya kita berbagi, lebih kepada membangun kesadaran langsung. Tidak ada hak yang dirampas atau dialihkan dengan maksud lain. Semuanya secara sukarela, tidak ada paksaan,” tegasnya.***
